Badan Pusat Statistik (BPS) membentuk tim khusus untuk mengkaji kembali metode penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut dilakukan setelah penetapan desil menuai banyak keluhan dari masyarakat karena dinilai tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi di lapangan.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan pembahasan bersama tim yang telah dibentuk. Kajian tersebut ditujukan untuk mencari metode atau proksi yang dinilai paling tepat dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Ini sedang rapat-rapat terus ini, dengan tim, kita bentuk tim untuk bagaimana nanti proksi yang terbaik, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi nyaman ya dengan analisa-analisa berikutnya,” kata Zulkipli kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut BPS, pengelompokan desil merupakan bagian penting karena digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah variabel sosial dan ekonomi. Karena itu, ketepatan metode dan data menjadi perhatian dalam proses evaluasi.
Pembentukan tim tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan kajian terhadap sistem penentuan desil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan evaluasi akan dilakukan oleh BPS.
Namun, Airlangga menyebut pemerintah masih menunggu hasil Sensus Ekonomi yang sedang dilakukan BPS sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait penentuan desil.
“(Pengkajiannya) Itu kan di BPS, BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” tegas Airlangga beberapa waktu lalu.
Dengan adanya tim pengkaji, BPS kini tengah mencari formula yang dianggap lebih tepat agar pengelompokan kesejahteraan masyarakat dapat mencerminkan kondisi terbaru dan mengurangi ketidaksesuaian data yang selama ini dikeluhkan publik.
