Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan kota satelit baru di berbagai daerah sebagai salah satu solusi mengatasi backlog perumahan nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan sejumlah lokasi bahkan telah memasuki tahap survei.
Nusron mengatakan, hingga saat ini terdapat tiga lokasi yang telah disurvei oleh tim, yakni Bogor, Bandung Barat, dan Deli Serdang.
“Kota satelit sudah ada tiga tempat yang disurvei oleh tim yang ditunjuk,” ujar Nusron di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2026).
Selain itu, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan di sekitar 20 lokasi sebagai pilihan untuk pembangunan sekitar 10 kota satelit baru. Menurut Nusron, seluruh lahan tersebut telah dipastikan dalam kondisi clean and clear, sehingga siap digunakan sesuai kebutuhan pemerintah.
“Prinsipnya dari sisi kami menyediakan lahan yang clean and clear sudah selesai. Tinggal mana yang mau dipakai tergantung user,” katanya.
Sebelumnya, Nusron menjelaskan setiap kota satelit dirancang memiliki luas minimal 200 hektare. Lokasinya tersebar di berbagai provinsi, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Selatan.
Program pembangunan kota satelit merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi backlog perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebelumnya juga menyebut kota-kota satelit akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah hingga kelompok berpenghasilan menengah.
