Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 20 September 2026. Perpanjangan dilakukan karena operasi penanganan dan pendinginan masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan status tersebut diperpanjang mulai 7 hingga 20 September 2026.
“Status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla akan diperpanjang terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 20 September 2026,” kata Krisantus di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, penanganan karhutla dilakukan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Pemprov Kalbar juga menyiapkan dukungan anggaran, termasuk melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung mobilisasi personel, penyediaan dan distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Di Kabupaten Kubu Raya, status tanggap darurat juga diperpanjang. Pemerintah daerah mengambil keputusan tersebut setelah evaluasi bersama sejumlah instansi, termasuk BMKG.
Sekda Kubu Raya Yusran mengatakan kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026.
“Kami telah melaksanakan rapat evaluasi dihadiri beberapa instansi termasuk BMKG. Kami evaluasi satu per satu dan diperkirakan sampai pertengahan Oktober 2026 ini masih akan terjadi kemarau,” katanya.
Perpanjangan status menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penanganan dampak kemarau, termasuk pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Pemkab Kubu Raya juga terus memantau dan memadamkan titik api yang masih ditemukan.
“Meski jumlah titik api telah jauh berkurang, petugas dan relawan tetap melakukan pemantauan serta upaya pemadaman untuk mencegah kebakaran kembali meluas,” tutur Yusran.
Pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan karena kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung lebih dari satu bulan ke depan.
