Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Gantina menilai kasus seorang tukang becak yang masuk desil 9, sementara lurah di wilayahnya berada di desil 8, harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas data sosial-ekonomi.
Selly menegaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan sistem desil keliru. Namun, ketika hasil pemadanan data tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, pemerintah perlu memeriksa kualitas data, metodologi, proses pemutakhiran, hingga mekanisme verifikasinya.
“Bukan berarti kita serta-merta menyimpulkan sistem desilnya salah, tetapi ketika hasil sistem bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan, yang harus diperiksa adalah kualitas datanya, metodologinya, proses pemutakhirannya, dan mekanisme verifikasinya,” kata Selly, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, persoalan perubahan desil tidak sekadar menyangkut angka dalam sistem karena dapat berdampak langsung terhadap hak masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial dan program pendidikan.
Selly secara khusus menyoroti dampaknya terhadap Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia meminta pemerintah membedakan calon penerima KIP 2026 dengan mahasiswa yang saat ini sudah menerima bantuan. Jangan sampai perubahan desil diterapkan secara kaku sehingga mahasiswa yang masih membutuhkan bantuan kehilangan dukungan di tengah pendidikan.
“Masa depan anak bangsa terancam hilang,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa secanggih apa pun sistem digital, kualitas data tetap bergantung pada proses input, verifikasi, pemadanan, dan pembaruan oleh manusia.
“Jangan sampai kita memiliki sistem yang canggih, tetapi data yang masuk tidak menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Timbul (49), tukang becak asal Kulon Progo, DIY, mengaku cemas setelah status desil kesejahteraan keluarganya tiba-tiba berubah dari desil 1 menjadi desil 9. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi akses keluarganya terhadap berbagai program bantuan, termasuk bantuan pendidikan anaknya yang diterima di perguruan tinggi.
Ironisnya, desil Timbul kini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan Lurah Ngentakrejo yang berada di desil 8. Timbul pun mempertanyakan apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarganya dan kini berupaya meminta bantuan pemerintah desa untuk mengoreksi status desilnya.
