Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp7 triliun untuk mendukung perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan desil kesejahteraan masyarakat.
Menurut Purbaya, tambahan anggaran itu diberikan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan permintaan dana pada awal tahun. Pemerintah kemudian memenuhi kebutuhan tersebut agar proses pendataan dan penyusunan DTSEN dapat menghasilkan data yang lebih berkualitas.
“DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Purbaya menyampaikan hal tersebut ketika menanggapi gelombang keluhan masyarakat mengenai hasil penetapan desil. Sejumlah warga mempersoalkan status desil mereka karena dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Ia memastikan perbaikan DTSEN masih terus dilakukan. Purbaya juga menilai anggaran besar yang diberikan kepada BPS diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan survei dan pendataan.
“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa kesalahan dalam hasil survei tetap mungkin terjadi. Karena itu, pemerintah berharap pembaruan data yang dilakukan BPS dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat pada tahun mendatang.
“Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” tutur Purbaya.
