Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk mendukung program pembukaan rekening bank bagi masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran tersebut masih memungkinkan dialokasikan dari cadangan belanja pemerintah.
Program ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) ditugaskan sebagai penyedia rekening bagi masyarakat.
Purbaya juga membuka kemungkinan APBN digunakan sebagai saldo awal rekening tersebut. Jika setiap rekening mendapatkan saldo awal Rp50.000, pemerintah membutuhkan anggaran dalam jumlah besar seiring banyaknya masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Mungkin ya. Kan kalau Rp50 ribu kali sekian saya, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Purbaya, kebutuhan anggaran tersebut dapat diambil dari cadangan belanja pemerintah. Ia mengatakan cadangan belanja selalu tersedia dan alokasi untuk program tersebut masih memungkinkan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa saldo awal rekening akan bersumber dari APBN. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp11 triliun.
“Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp11 T lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Program ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai manfaat jangka panjangnya. Selain berapa banyak rekening yang berhasil dibuat, pemerintah perlu memastikan rekening tersebut benar-benar digunakan masyarakat setelah saldo awal Rp50.000 diterima.
Sebab, apabila saldo tersebut langsung ditarik dan rekening kembali tidak digunakan, program berisiko hanya menghasilkan rekening baru tanpa meningkatkan aktivitas dan inklusi keuangan masyarakat secara signifikan.
