Unggahan di Threads yang menyindir program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral dan memicu perbincangan soal keamanan pangan dalam program tersebut.
Akun @_imanosaurus membandingkan makanan MBG dengan gorengan yang dijual di pinggir jalan. Ia mempertanyakan mengapa gorengan yang terpapar debu dan asap kendaraan disebut relatif jarang dikaitkan dengan keracunan massal, sementara makanan MBG yang diolah di dapur tertutup, dimasak oleh koki, dan diawasi ahli gizi justru berulang kali dilaporkan menimbulkan dugaan keracunan.
“Gua aja jualan gorengan bertahun² di ruangan terbuka yang kata orang ga higienis, sejauh ini ga ada yg komplain mencret apalagi keracunan. Kok bisa MBG yg katanya di pantau ahli gizi trus pake dapur tertutup bisa keracunan?” ujarnya.
View on Threads
Unggahan tersebut kemudian mendapat beragam tanggapan. Salah satu warganet, @herlinrezza, menulis, “Ya allah, program besar pemerintah ampe kena kritik penjual gorengan pinggiran jalan.Harusnya malu sumpah.. 🙈 Penjual gorengan 1 : pemerintah 0.” ujarnya
Sementara @windawlndr membandingkan kasus tersebut dengan makanan warteg yang menurutnya jarang menyebabkan orang sampai dirawat di rumah sakit.
“Warteg yg lauknya suka ada telur lalernya aja ga bikin org keracunan sampe masuk rumah sakit😅 Bayangin, se-mematikan apa itu masakan embege” ujarnya
Selain itu, ada yang membandingkan soal niat awal, “org usaha halal sm ga halan jgn dibandingin banggg. gorengan juwara satu tetep!” ujar glimpstalk
Sindiran itu muncul di tengah laporan dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, 566 orang dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin, hingga Rabu (2/9/2026). Sehari sebelumnya, 388 siswa dan guru di Agam, Sumatera Barat, juga dilaporkan mengalami sakit perut dan muntah setelah menyantap MBG dari SPPG Sungai Jariang.
Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 mencatat 560 kejadian keracunan pangan MBG dengan 50.059 orang terdampak di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi. JPPI juga mencatat 49.730 kasus sejak Januari 2025.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui masih terdapat persoalan dalam rantai distribusi. Pemerintah kemudian menyatakan akan mengevaluasi standar operasional SPPG selama dua bulan, mulai dari pengolahan hingga makanan dikirim ke sekolah.
Rentetan kasus tersebut membuat keamanan pangan dan pengawasan MBG kembali menjadi sorotan publik, terutama karena program ini merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
