Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan terlambat membayar pinjaman kepada bank BUMN yang digunakan untuk membiayai pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran pembiayaan program Kopdes melalui pinjaman perbankan berpotensi menimbulkan kredit macet. Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan pembayaran cicilan sebesar Rp40 triliun setiap tahun.
“Kita setiap bayar Rp40 triliun cicilan juga dengan kesiapan perbankan. Jadi, enggak ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah. Kita harus menjaga kondisi sistem perbankan kita,” ujar Purbaya di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan munculnya kredit macet di bank yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, pemerintah akan menyiapkan mekanisme khusus untuk memastikan kewajiban pembayaran kepada perbankan tetap berjalan lancar. Namun, Purbaya belum mengungkapkan secara rinci bentuk mekanisme tersebut.
“Nanti kita akan carikan cara khusus untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat nanti ada nggak cara untuk memastikan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, bisa kita bayarkan,” kata Purbaya.
Purbaya juga menegaskan pemerintah memiliki kemampuan likuiditas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ia menyebut kas pemerintah saat ini mencapai lebih dari Rp500 triliun.
“Pokoknya ada Rp510 triliun lebih cash-nya sekarang. Kalau dibilang uang saya Rp8,1 triliun, ya nggak. Sudah disiapkan kok Rp40 triliun,” jelasnya.
Dengan pernyataan tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah berupaya memastikan pembiayaan Kopdes Merah Putih tidak mengganggu kesehatan sistem perbankan, khususnya bank-bank BUMN yang terlibat dalam program tersebut.
