Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, kemampuan seorang kepala daerah justru terlihat ketika mampu menggerakkan ekonomi daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkornas) XXXV APINDO di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).
Awalnya, Ketua APINDO Luwu Utara yang juga Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, bertanya mengenai cara memenuhi harapan sekitar 334 ribu warga di tengah keterbatasan keuangan daerah dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Menjawab pertanyaan tersebut, JK mengatakan kondisi ekonomi global yang penuh tantangan seharusnya menjadi momentum bagi kepala daerah untuk lebih kreatif mencari sumber pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kepala daerah hanya tunggu transfer (APBN) dari pusat, semua juga bisa jadi bupati,” kata JK.
Menurut JK, seorang kepala daerah tidak cukup hanya mengelola anggaran yang diterima dari pemerintah pusat. Lebih dari itu, mereka harus mampu membangun ekosistem yang mendorong investasi, memperkuat dunia usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru.
“Tugas kepala daerah itu merangsang perputaran uang rakyat dan pengusaha di daerahnya lebih besar dari APBN dan APBD daerah,” tegasnya.
JK menilai keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah membangun sinergi dengan dunia usaha, investor, DPRD, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai contoh, JK mengangkat kepemimpinan HM Daeng Patompo, Wali Kota Makassar periode 1965–1978. Menurutnya, Daeng Patompo memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku usaha sehingga investasi tumbuh dan aktivitas ekonomi meningkat.
Ia menyebut kebijakan tersebut sempat menuai kritik dari berbagai kalangan. Namun pada akhirnya, kebijakan itu mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membangun berbagai fasilitas publik, termasuk sejumlah sekolah dasar teladan di Makassar.
JK yang saat itu masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin mengaku menyaksikan langsung bagaimana kebijakan pro-investasi mampu mempercepat pembangunan daerah.
Melalui pengalaman tersebut, JK berharap kepala daerah saat ini tidak hanya berfokus pada besaran dana transfer dari pusat, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah masing-masing.
