Pemerintah Indonesia menggandeng China untuk menjajaki pembangunan rumah susun (rusun) di Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menjelaskan, kerja sama tersebut salah satunya didorong kebutuhan investasi asing untuk sektor perumahan.
Ara mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan backlog perumahan yang besar. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), backlog tersebut mencapai 9,29 juta rumah tangga atau sekitar 12,39 persen secara nasional.
Menurut Ara, pembangunan perumahan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.
“Karena kita sangat membutuhkan juga foreign direct investment (FDI), untuk membuka lapangan pekerjaan di sektor real dan perumahan adalah sektor real. Karena melibatkan tenaga kerja dengan jumlah besar. Industri turunannya (dari pembangunan rumah) 183 (bidang),” ungkap Ara setelah pertemuan selama empat jam di Kediaman Duta Besar China, Setiabudi, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Meski demikian, bentuk rusun yang akan dibangun bersama China belum diputuskan. Pemerintah Indonesia dan China akan membentuk tim khusus untuk membahas berbagai aspek kerja sama, mulai dari regulasi hingga kesiapan lahan.
“Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami… Kemudian akan bekerja sama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvey beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan,” kata Ara.
Tim Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian PKP dan BP Tapera. Tim tersebut nantinya akan bekerja sama dengan tim dari China untuk mengkaji konsep proyek secara lebih mendalam.
Ara menegaskan rusun yang dibangun tidak harus ditujukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Konsepnya masih terbuka, termasuk untuk kelas menengah, kelas atas, maupun kawasan hunian dan komersial dalam satu bangunan.
“Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal,” ujarnya.
Kerja sama juga mencakup rencana pertukaran teknologi di bidang perumahan. Namun, teknologi yang akan digunakan belum ditentukan karena harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
“Kebutuhan, regulasi, disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok. Tadi kan saya bilang yang aman, ya cocok dengan kondisi Indonesia, aman itu segala-galanya ya secara tanah, lingkungan, dan sebagainya,” jelas Ara.
Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan Kementerian Perumahan China juga akan terlibat dalam tim khusus tersebut. Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam dua pekan.
“Menteri Perumahan Tiongkok dan saya, kami menempatkan orang-orang yang berhubungan dari dua tim kami, dan kami akan bertemu lagi dalam dua minggu yang akan datang,” kata Wang.
Pertemuan lanjutan akan membahas perkembangan kerja sama, termasuk teknologi perumahan dan regulasi. Dengan demikian, proyek rusun bersama China saat ini masih berada dalam tahap pembahasan, survei lahan, dan penyusunan konsep.
