Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut beban pajak di Indonesia relatif lebih terjangkau dibandingkan sejumlah negara besar di Eropa. Salah satu negara yang dijadikan pembanding adalah Belanda.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan masyarakat yang pernah tinggal atau melanjutkan pendidikan di luar negeri dapat merasakan perbedaan beban pajak tersebut.
“Indonesia itu pajaknya tinggi atau rendah? Nah, kalau teman-teman nanti sekolah lanjut, sekolah S2 misalnya di luar negeri ya, kayak di Belanda, pajaknya itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang pajaknya terjangkau,” ungkap Herman dalam Lampung Financial Festival, Minggu (6/9/2026).
Menurut Herman, pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak untuk membiayai belanja negara. Pemerintah juga menggunakan sumber pembiayaan lain untuk mendukung pembangunan, termasuk melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Belanja negara antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Jadi sebenarnya SBN itu ada untuk membantu negara melakukan pembangunan. Jadi tidak selalu mengandalkan pajak, tapi dari SBN,” kata Herman.
SBN diterbitkan di pasar domestik maupun luar negeri dan dapat dibeli masyarakat sebagai instrumen investasi. Herman menyebut SBN memiliki tingkat keamanan yang baik dengan imbal hasil sekitar 7%.
Pembelian SBN juga semakin mudah karena dapat dilakukan melalui layanan mobile banking.
Herman mengingatkan masyarakat yang sudah memiliki pendapatan positif untuk mulai menyisihkan sebagian penghasilannya.
“Jadi, kapan waktunya tempat investasi? Ya, sekarang. Kalau kita sudah punya pendapatan yang positif, langsung sisihkan minimal untuk tabungan,” pungkasnya.
Menurut Kemenkeu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan belanja negara tidak semata-mata bergantung pada penerimaan pajak, tetapi juga didukung instrumen pembiayaan seperti SBN.
