Keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan hingga perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat perhatian ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini.
Didik menilai gagasan pendidikan tinggi gratis bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Menurutnya, pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran pendidikan yang sudah tersedia sehingga tidak selalu harus mencari sumber dana baru.
Dalam perhitungannya, PTN berukuran besar dapat membutuhkan dana operasional sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun per kampus. Sementara PTN berukuran lebih kecil diperkirakan membutuhkan sekitar Rp200 miliar hingga Rp500 miliar.
Indonesia saat ini memiliki 127 PTN. Dengan jumlah tersebut, diperkirakan kebutuhan anggaran untuk membiayai operasional PTN secara keseluruhan dapat mencapai sekitar Rp100 triliun per tahun. Angka ini merupakan estimasi, bukan angka resmi kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Data statistik pendidikan tinggi Kemdiktisaintek 2025 juga mencatat 127 PTN di Indonesia.
Didik menilai pendidikan tinggi gratis perlu diikuti perubahan dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru. Ia mengusulkan penerimaan tetap berbasis kemampuan dan meritokrasi, dengan prioritas bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah jalur mandiri yang selama ini dapat menjadi sumber pendapatan PTN.
“Di PTN, penerimaan mahasiswa baru dibatasi, tetap berdasarkan asas meritokrasi, kemampuan, dan prioritas harus diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu,” ujar Didik dalam pernyataan tertulis, Minggu (20/9/2026).
Menurut Didik, ketika PTN harus mencari sumber pembiayaan sendiri untuk menutup kebutuhan operasional, terdapat risiko komersialisasi dalam proses penerimaan mahasiswa. Ia menilai kewenangan kampus dalam menentukan seleksi dan pungutan pada jalur mandiri juga perlu dievaluasi.
“Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali,” katanya.
Didik berpendapat PTN seharusnya dapat lebih fokus menjalankan fungsi pendidikan dan riset tanpa terbebani kebutuhan mencari dana operasional. Karena itu, ia mengusulkan efisiensi dan right sizing PTN agar pembiayaan negara dapat diarahkan secara lebih tepat.
Dengan skema tersebut, menurut Didik, PTN utama dapat memperoleh dana operasional Rp500 miliar hingga Rp1 triliun, sedangkan PTN kecil mendapat Rp200 miliar hingga Rp500 miliar per tahun.
