Ratusan Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Menkeu Siapkan Bantuan, Tunggu Presiden

Ratusan pemerintah daerah (Pemda) disebut mengalami kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN). Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berupa tambahan anggaran. Namun, realisasinya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menjelaskan kebutuhan anggaran tambahan tersebut sudah mulai dihitung oleh pemerintah. Meski demikian, rincian besaran anggaran maupun mekanisme penyalurannya belum dapat diumumkan karena masih berada pada tahap pembahasan.

“Itu sudah kita hitung kebutuhannya berapa kira-kira, menunggu arahan Bapak Presiden. Belum detail apa, belum bisa diumumkan. Tunggu petunjuk Bapak Presiden dulu,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/8/2026).

Saat ditanya apakah tambahan anggaran tersebut akan cukup besar, Purbaya optimistis nilainya memadai untuk membantu daerah yang membutuhkan. Namun, ia kembali menegaskan seluruh rencana masih harus mendapat persetujuan Presiden.

“Jumlahnya hitungannya seharusnya cukup lah buat daerah-daerah, tapi saya tunggu petunjuk Presiden,” katanya.

Purbaya juga belum memastikan jumlah pemerintah daerah yang akan menerima bantuan. Namun, ketika ditanya mengenai angka sekitar 490 pemerintah daerah, ia menyebut jumlah tersebut masih berupa perhitungan awal yang akan dibahas lebih lanjut.

“Ya sekitar gitu lah (490 Pemda). Ini masih harus didiskusikan dulu, baru dihitung atas kertas corat-coretan. Nanti saya menghadap Bapak Presiden, kalau beliau setuju ya kita umumin,” jelasnya.

Pemerintah saat ini masih mematangkan skema bantuan tersebut sebelum diumumkan secara resmi. Apabila disetujui Presiden, tambahan anggaran diharapkan dapat membantu daerah menjaga kelancaran pembayaran gaji ASN sekaligus mendukung stabilitas pelayanan publik.

Menurut Anda, apakah pemerintah pusat perlu membantu daerah yang kesulitan membayar gaji ASN, atau perlu ada evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu?